HMI tidak sekadar menjadi komunitas intelektual, melainkan juga menjadi komunitas ekonomi yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Bukan sekadar pada pemaksimalan laba sebagaimana dalam sistem kapitalisme, melainkan berorientasi pada semangat sosial dan pemerataan ekonomi," paparnya. Keadilansosial, menurut Presiden, juga harus menyentuh anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa. Melalui sejumlah program sosial, pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. "Kita ingin membangun Indonesia yang lebih adil. Padasesi ketiga hari Senin, (10/05). Forum DIKSI hadir dengan tema "Transformasi Nilai Keadilan Sosial dan Keadialan Ekonomi diabad 21". Adapun pembicara yang hadir, seharusnya adalah seorang NDPers Nasional yang bernamakan MHR Shikka Songge, namun karena ada beberapa hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau berhalangan hadir dalam forum DIKSI tersebut, hingga pada akhirnya Keadilansosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi. Dalammenegakkan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia maka patut pemerintah RI harus lakukan prufikasi pembangunan berdasarkan Pancasila agar arah perubahan sosial dimulai dari kemandirian dan mementingkan nasib orang banyak, dan berpijak di atas nilai Ketuhanan serta kemanusiaan yang sebenanrnya . Marxismedan Kritiknya atas milik pribadi; Adam Smith dan Pasar Bebas; John Locke dan Milik Pribadi; Keadilan Ekonomis; Robert Nozick tentang keadilan distribusi; John Rawls tentang Keadilan Distributif; Teori Liberalistis; Teori Sosialistis; Teori Egalitarianisme; Keadilan Distributif pada khususnya; Keadilan Individu dan Keadilan Sosial KEADILANSOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI 23.49 HMI Saintek Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Bukanhanya menyajikan informasi, dengan tagline " Membahas lebih Tajam, Cerdas dan Berimbang ". hadir menyuarakan Kebenaran dan Keadilan untuk masyarakat, Bangsa dan Negara. Semua itu sebagai wujud kepedulian kami untuk dan dari Riau, demi kemajuan Indonesia Negeri tercinta. Keadilansosial merupakan nilai dan cita-cita, yaitu bagaimana melaksanakan keadilan tersebut. Keadilan ekonomi muncul menjadi masalah masyarakat yang penting pada saat sistem produksi dan sistem distribusi yang berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar, mulai merasuk ke dalam sistem politik, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. 0Response to "[NDP HMI] Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI; Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi " Post a Comment. Silakan tinggalkan komentar anda. Kritik atau saran sangat saya harapkan untuk menjadikan lebih baik ke depannya. Komentar akan dimoderasi sebagai filter terhadap komentar-komentar yang tidak sesuai. Tabik! IaExQ2. 0% found this document useful 0 votes56 views22 pagesOriginal TitleMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMICopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes56 views22 pagesMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMIOriginal TitleMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMIJump to Page You are on page 1of 22 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 11 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 15 to 20 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Sudah sering sekali kita mendengar kata “keadilan”. Kata yang begitu sering didengung-dengungkan oleh banyak orang. Keadilan menjadi sebuah konsep abstrak yang sering diartikan secara berbeda oleh setiap orang. Seringkali keadilan diartikan sebagai persamaan hak antara individu satu dengan individu yang lain. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat adil terhadap siapa pun. Setiap individu yang diciptakan Allah memiliki hak yang dikaruniakan kepadanya. Namun apabila berada dalam ranah masyarakat, hak-hak individu tersebut dibatasi oleh hak individu yang lain. Untuk itu diperlukan aturan bersama yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar tiap individu dapat mencapai kepentingan-kepentingannya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau individu yang lain. Wilayah inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah perspektif tentang keadilan. Apabila kita melihat realita di masyarakat, kemiskinan sudah menjadi hal yang setiap hari kita lihat dan dengar. Fenomena ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat sudah menjadi bahan diskusi setiap hari oleh berbagai kalangan. Bahkan seolah-olah kemiskinan adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fenomena kemiskinan ini perlu dikaji secara lebih mendalam untuk melihat akar permasalahannya. Dalam falsafah negara kita, Pancasila, dalam salah satu silanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini menjadi bukti bahwa keadilan dalam masyarakat menjadi tujuan yang selalu ingin kita capai. Lalu, bagaimanakah bentuk keadilan sosial yang sesungguhnya? Adakah hubungan terbentuknya keadilan sosial dengan keadilan ekonomi? Bagaiman mewujudkan kedua keadilan tersebut. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa kita memikul tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masa depan. Lalu, sudah seberapa jauh usah kita untuk mewujudkannya? Bidang PPA HMI Komisariat FISIP UNS Periode 2011-2012 Navigasi tulisan Yakin Usaha Sampai Jakarta, - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya. Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', yang digelar Selasa 9/6/2020, dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno. Hasto menjelaskan, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa "di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”. "Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto. Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi. Nah, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997. "Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia. Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. "Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto. PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila. "Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto. Kata Hasto, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan. "Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya. Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparancy International Indonesia Y Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator. Pesertanya, selain wartawan, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Bacawapres Pendamping Ganjar Pranowo Diumumkan setelah Agustus BERSATU KAWAL PEMILU Optimistis Ganjar Menang Satu Putaran, Hasto Hemat Biaya dan Stabilitas Politik Terjaga BERSATU KAWAL PEMILU Hasto Sebut Menteri PUPR Masuk Daftar 10 Nama Cawapres Ganjar NASIONAL Ganjar dan Hasto Kompak Tepis Rumor Keretakan Internal PDIP BERSATU KAWAL PEMILU Sekjen PDIP Pastikan Suami Puan Maharani Tak Terlibat Kasus Korupsi BTS NASIONAL Guru Besar Unhan Buku Geopolitik Soekarno Karya Hasto Bisa Jadi Referensi NASIONAL